Total Pengunjung Jurnal ini

Jumat, 10 Juni 2011

BUDAYA ORGANISASI DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN E-GOVERNMENT

Oleh : Stevanus Wisnu Wijaya
Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2007 (SNATI 2007) ISSN: 1907-5022
Yogyakarta, 16 Juni 2007

ABSTRAKSI
Tujuan dari makalah adalah untuk mengkaji pentingnya keselarasan antara budaya organisasi kepemerintahan dengan penerapan e-government. Kajian akan berangkat dari dugaan bahwa budaya organisasi dalam lingkungan pemerintah mempengaruhi efektifitas penerapan e-government. Dalam konteks penerapan e-government, model organisasi kepemerintahan adalah organisasi kepemerintahan yang berorientasi pada masyarakat. Konsep ini meletakkan masyarakat sebagai “konsumen” bagi organisasi pemerintah yang memiliki “bisnis utama” pada pelayanan publik. Selain itu, juga memposisikan teknologi informasi sebagai alat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.Dalam hal ini maka teknologi informasi dimanfaatkan berdasarkan kebutuhan layanan publik bukan pada kepentingan pemerintah menjadi kunci efektifitas penerapan e-government. Makalah ini akan menggunakan pendekatan competing values framework untuk memodelkan budaya organisasi. Budaya organisasi dalam makalah ini meliputi budaya klan, hirarki, adhocracy dan market.
Kata kunci: Budaya organisasi, keselarasan, e-government

1. PENDAHULUAN
Keberhasilan sebuah organisasi mencapai tujuan bisnis dipengaruhi oleh budaya organisasi tersebut. Budaya  organisasi merupakan fenomena yang bersifat abstrak tetapi diyakini memiliki pengaruh yang besar terhadap efektifitas organisasi. Budaya dalam hal ini mencakup nilai yang diyakini, kecenderungan pola manajerial dan kepemimpinan, bahasa dan simbol, prosedur dan rutinitas dalam organisasi dan definisi keberhasilan dalam organisasi[1].
Salah satu aspek penting dalam penerapan e-government adalah membangun model kepemerintahan yang berorientasi kepada masyarakat [3,4]. Model kepemerintahan ini menempatkan masyarakat sebagai “konsumen” dari bisnis “jasa” pelayanan publik pemerintah. Layanan yang dikembangkan oleh pemerintah berorientasi pada kebutuhan masyarakat bukan pada kepentingan pemerintah.
Penerapan e-government merupakan upaya pemerintah mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan . . . . . . . (baca_selengkapnya )

Artikel lengkap dikompilasi oleh/hubungi :
Kanaidi, SE., M.Si (Penulis, Peneliti, PeBisnis, Trainer dan Dosen Marketing Management). e-mail ke : kana_ati@yahoo.com atau kanaidi@poltekpos.ac.id
Butuh Artikel/Jurnal Lainnya ?, click di :

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar